Makro Ekonomi

BPS: Pengangguran di Indonesia Capai 7 Juta Orang, Paling Banyak Lulusan SMA dan SMK

Finroll.com – Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, ikut angkat bicara soal kenaikan UMP 2019. Ia menegaskan kenaikan Upah Mininum Provinsi itu didasarkan pada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi 8,03 persen. Sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

“Kenaikan UMP ini berdasarkan PP 78, merupakan upaya maksimal pemerintah dalam memberikan rasa adil kepada pekerja, pengusaha dan calon pekerja,” papar Hanif dalam siaran persnya, Senin (5/11).

Ia menambahkan, jika kenaikan upah terjadi secara tiba-tiba dan naik tanpa terkontrol, maka bisa berdampak pada PHK dan lain sebagainya. Kenaikan UMP 2019 dinilai menjadi pilihan terbaik bagi dunia pekerja.

“Jadi pekerja tidak usah capek dan repot-repot, tak usah ribut, demo panas-panasan. Upahnya dijamin naik, dan tentu signifikan,” lanjutnya. Dengan naiknya UMP 2019 ini, pemerintah terus berupaya agar pencari kerja mendapatkan lapangan pekerjaan dan upah yang layak.

Baca Lainnya: UMP Provinsi DKI 2019 Naik Jadi 3,94 Juta, Tapi…

“Saya minta jangan sampai para pencari kerja tidak bisa memperoleh pekerjaan karena lapangan pekerjaannya sempit. Akibat upah yang terlalu tinggi,” paparnya.

Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah dengan UMP tertinggi

Sampai saat ini, Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah dengan besaran UMP tertinggi dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 114 Tahun 2018, UMP DKI tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp3.940.973,96. Jumlah ini naik 8,03 persen dibandingkan tahun 2018 yang hanya Rp 3.648.035.

Meski sudah menjadi provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia tahun 2019, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal meminta agar UMP DKI 2019 bisa mencapai Rp4,2 juta. Hal ini didasarkan pada tingginya kebutuhan buruh untuk hidup di Jakarta.

Baca Lainnya: Berapa Besaran Kenaikan Ideal untuk UMP 2019?

Ia mencontohkan apabila makan tiga kali sehari menghabiskan Rp 45 ribu, sehingga dalam sebulan totalnya Rp1,3 juta. Belum lagi ditambah biaya sewa rumah, listrik, air yang dalam sebulan bisa menghabiskan Rp1,3 juta. Serta kebutuhan transportasi Rp500.000.

“Nah, dari tiga item itu sudah menghabiskan uang Rp3.150.000. Ini biaya yang tetap, tidak bisa diotak-atik,” imbuhnya.

Related posts

Peneliti: “Serangan fajar” berdampak negatif bagi pembangunan ekonomi

antaranews.com

1 Januari 2019, Bea Cukai berlakukan secara penuh sistem aplikasi terintegrasi PLB

antaranews.com

Staf Khusus Presiden katakan skema dana kelurahan masih dibahas

antaranews.com

Leave a Comment