Connect with us

NASIONAL

Menkeu: Paradise Papers Jadi Perhatian Pemerintah

Dokumen Paradise Papers penting untuk ditindaklanjuti. Karena, Indonesia sedang berusaha menjadi ang

Published

on

Photo: Istimewa

FINANCEROLL.COM, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kasus Paradise Papers menjadi salah satu perhatian pemerintah. Menurut Sri, perhatian atas kasus ini mencerminkan komitmen pemerintah memerangi alur pembiayaan gelap (illicit finance flow) yang dilakukan perusahaan maupun wajib pajak.

“Itu jadi sesuatu yang menjadi perhatian,” kata Sri Mulyani saat dijumpai di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Senin (6/11/2017).

Sri mengatakan, pemerintah saat ini tengah berusaha menguatkan basis pajak (tax based) Indonesia. Penguatan ini, disebut Sri, untuk menggenjot penerimaan pajak dari individu super kaya yang cenderung memindahkan uangnya ke sejumlah negara tertentu dengan alasan perpajakan.

Sri menilai, dokumen Paradise Papers penting ditindaklanjuti. Mengingat Indonesia kini sedang berusaha menjadi anggota FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). FATF ini punya tugas memerangi berbagai macam illicit financing.

“(Sementara terkait) hubungannya dengan perpajakan, kita menggunakan kerja sama internasional,” kata Sri menegaskan.

Terpisah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengaku, akan menindaklanjuti rilisan Paradise Papers. Hestu Yoga Saksama, Humas DJP mengatakan, tindak lanjut dilakukan dengan mengumpulkan seluruh sumber terkait Paradise Papers.

“Kita akan coba dapatkan data secara lebih lengkap dan detail,” ujar Hestu kepada Tirto.

Hestu menegaskan, langkah ini diambil sebagai bagian untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Ketentuan itu meliputi pengecekan harta sebagaimana dilaporkan dalam SPT Tahunan, maupun yang telah dideklarasikan dalam program pengampunan pajak.

Namun Hestu enggan membahas nama-nama orang Indonesia yang disebut dalam Paradise Papers. Ini terkait dengan rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 21 Undang-Undang Tax Amnesty.

“Jadi, kami tidak dapat menyampaikan ke publik secara spesifik,” tegas Hestu.

Kasus Paradise Papers menghebohkan sejumlah negara, Senin (6/11/2017) waktu Indonesia. Dikutip dari Antara, dokumen yang dirilis sebanyak 13,4 juta dokumen. Paradise Papers menyebut sejumlah nama, Ratu Elizabeth II hingga Facebook.

Sebagian besar dokumen atau sekitar 6,8 juta di antaranya berhubungan dengan biro hukum dan perusahaan penyedia layanan yang beroperasi bersama di 10 wilayah hukum dengan nama Appleby. Tahun lalu, penyedia layanan bisnis "fidusia" dari bisnis itu menjadi subjek pembelian manajemen dan sekarang disebut Estera.

Pada dokumen itu, terdapat pula rincian 19 perusahaan terdaftar yang dikelola oleh pemerintah di yurisdiksi rahasia, yakni di Antigua dan Barbuda, Aruba, Bahama, Barbados, Bermuda, Kepulauan Cayman, Kepulauan Cook, Dominika, Grenada, Labuan, Lebanon, Malta, Kepulauan Marshall, St Kitts dan Nevis, St Lucia, St Vincent, Samoa, Trinidad dan Tobago, dan Vanuatu. Laporan itu mencakup periode 1950-2016.

Dalam dokumen tersebut, nama Prabowo Subianto, Mamiek Soeharto, dan Tommy Soeharto, turut disebut. Melansir BBCIndonesia.com dan ICIJ, Prabowo disebut pernah menjadi direktur dan wakil pimpinan Nusantara Energy Resources yang berkantor di Bermuda. Perusahaan yang terdaftar pada 2001 ini tercatat sebagai "penunggak utang", dan ditutup pada 2004.

Sedang Tommy disebut sebagai pimpinan Humpuss Group. Ia pernah menjadi direktur dan bos dewan Asia Market Investment, perusahaan yang terdaftar di Bermuda pada 1997 dan ditutup tahun 2000.

ICIJ juga mencatat alamat yang sama untuk Asia Market dan V Power, perusahaan yang terdaftar di Bahama dan dimiliki Tommy Suharto dan memiliki saham di perusahaan mobil mewah Italia Lamborghini, menurut catatan Securities and Exchange Commision.

Sedangkan Mamiek, disebutkan adalah wakil presiden Golden Spike Pasiriaman Ltd dan pemilik dan pimpinan Golden Spike South Sumatra Ltd, bersama Maher Algadri, eksekutif Kodel Group, salah satu konglomerat terbesar Indonesia zaman Soeharto, menurut Forbes. Dua perusahaan ini tercatat di Bermuda pada 1990 dan sekarang sudah ditutup. [TIRTO.ID]

Dia adalah jurnaslis senior khusus di bidang polhukam dan ekonomi

Trending Business