Connect with us

INDUSTRI

PLN Terancam Gagal Bayar Utang

Published

on

Photo: Istimewa

FINANCEROLL.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkhawatirkan kondisi keuangan PT PLN (Persero) yang termasuk dalam kemampuan untuk membayar utang. Hal ini terungkap dalam Surat Sri Mulyani ke Menteri ESDM dan Menteri BUMN.

Surat tersebut menyebutkan kemungkinan PLN gagal bayar memenuhi kewajiban utangnya, sehingga dalam surat yang sama untuk mengatasi permasalahan tersebut Menkeu meminta Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN untuk menurunkan biaya produksi listrik, terutama di sisi energi primer serta mengevaluasi pembangunan pembangkit program 35.000 megawatt (mw) yang sangat berlebih dan tidak sesuai kebutuhan.

"Kami dari Serikat Pekerja PLN melihat bahwa solusi untuk menurun biaya produksi (BPP) seperti di surat Menkeu itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan terutama di energi primer," kata Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Jumadis Abda dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Menurutnya, dari bauran energi serta harga energi primer saja bila dilakukan bisa mendapatkan penghematan sampai Rp40 triliun per tahun. Apalagi pola operasi yang lebih boros dengan keberadaan listrik swasta bisa dibenahi dan ditinjau ulang, termasuk biaya pemeliharaan pembangkit China yang sering rusak. Biaya pemeliharaannya sangat besar melebihi kewajarannya sehingga memboroskan keuangan PLN

"Seharusnya dari ketiga unsur ini saja PLN bisa mencegah pemborosan Rp60 triliun per tahun. Ini merupakan penghematan yang signifikan untuk PLN agar keuangan PLN bisa sehat," lanjutnya.

Sementara itu, pembangunan proyek 35.000 mw berasal dari utang, baik yang dilakukan oleh PLN sendiri maupun oleh swasta. Bila swasta yang membangun pembangkit, justru PLN dikenai kewajiban take or pay.

"Ambil atau tidak diambil kWh produksi listriknya, maka PLN harus bayar dengan capacity factor 80%. Tentu kondisi ini lebih menyulitkan PLN lagi," imbuhnya.

Sementara solusi yang diutarakan dan akan diambil oleh Kementerian ESDM dan BUMN justru dipandang tidak tepat yang akan semakin menggerus keuangan PLN, seperti upaya semakin memperbanyak dominasi swasta dalam pembangunan pembangkit seperti pernyataan Menteri ESDM yang akan memberikan sebagian porsi PLN yang cuma 10.000 mw kepada swasta yang sebelumnya sudah mendapat porsi 25.000 mw untuk membangun.

"Menyerahkan ke swasta aset yang merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak merupakan pelanggaran konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat 2. Jadi upaya swastanisasi yang diusung, termasuk beberapa pihak lain yang berkepentingan mencari untung dari PLN bukanlah solusi. Justru bila itu yang akan dilakukan, maka kami khawatir akan membuat kondisi PLN lebih terpuruk lagi," tukasnya. [OKEZONE.COM)

Dia adalah jurnaslis senior khusus di bidang polhukam dan ekonomi

Trending Business