Connect with us

NASIONAL

Tak adil cabut subsidi rakyat, dana parpol malah naik

Published

on

Photo: Istimewa

FINANCEROLL.COM, Pemerintah telah resmi menyetujui kenaikan dana Parpol 10 kali lipat dari nilai sebelumnya Rp 108 menjadi Rp 1000 persuara. Penetapan kenaikan dana parpol tersebut juga tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 yang juga diikuti dengan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menentang keras adanya tambahan dana parpol yang baru saja disahkan tersebut.

"Saya orang yang pertama menolak kenaikan dana Parpol," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (07/09).

Anak Buah Zulkifli Hasan itu mengemukakan, tanpa bantuan dana parpol sekalipun, partai politik masih bisa hidup. Hal tersebut dibuktikan dengan masih eksistensis PAN hingga saat ini.

"Selama ini tanpa subsidi Parpol bisa jalan kok. PAN 60 persen gajinya dipotong. Jadi enggak ada masalah sebenernya, tetep on the track," tegasnya.

Selain itu ia juga menilai pemerintah sangat tidak adil kepada rakyat lantaran disatu sisi menaikan dana parpol disisi lain banyak anggaran subsidi rakyat di pangkas meskipun untuk pembangunan infrastruktur.

"Enggak adil berapapun kenaikannya. Subsidi rakyat diambil seperti BBM tapi partai politik malah disubsidi. Menurut saya tidak adil," ujarnya.

Pertanyakan Sri Mulyani

Politisi PAN itu mengaku bingung dengan sikap pemerintah yakni Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang justru menyetujui kenaikan dana Parpol hingga 1000 persen.

"Ini juga menjadi pertanyaan kita, kalau saya tidak setuju betul. Karena itu gaduhnya luar biasa, rakyatnya sudah sakit hati, walaupun ga signifikan juga, PAN dapat Rp 9 M per tahun, lah kita patungannya Rp 12 M kok per tahun. Jadi menurut saya enggak elok. PAN tidak pernah mengajukan kenaikan dana Parpol," urainya.

Yandri berharap agar pemerintah bisa membatalkan kenaikan dana partai politik tersebut. Pasalnya, APBN baru akan diketok pada bulan depan.

"Saya kira kalau masih bisa dibatalkan bagus itu. Karena baru akan diketok pada APBN 2018 pada Oktober. Saya harap pemerintah membatalkan itu," tegasnya.

Dia adalah jurnaslis senior khusus di bidang polhukam dan ekonomi

Trending Business